-
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Peserta Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Tahun 2024
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Zona 2
- Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tanggal 15 November 2024
- Pemanggilan Peserta Rapat Koordinasi Nasional Hasil Pengawasan Perlindungan Anak, KPAI Tahun 2024
- Transfer Barang Miik Negara Kepada Satuan Kerja Daerah Tahun 2024 Update - Koreksi BAST Tanggal 5 November 2024)
- Penegasan Pelaksanaan Apel
- Untaian Logika & Penalaran Hukum Status Anak Dalam Talak Dan Perkawinan Di Bawah Tangan Oleh : Muhamad Tambusai Ad Dauly (14/11)
- Internalisasi Budaya Work-Life Balance Pada Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung Oleh: Fakhir Tashin Baaj, SH (12/11)
- PERMA No. 1 Tahun 2024, Arah Baru Penyelesaian Perkara Tindak Pidana/Jinayat Oleh : Faisal Reza, S.H.I (12/11)
- Perbandingan Hukum Mengenai Perkawinan Oleh : Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.
| KOLABORASI INOVASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA SOLOK | |||
|
|
|
|
|
| DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK |
DISDUKCAPIL KAB. SOLOK |
DISDUKCAPIL KOTA SOLOK | DP3A KOTA SOLOK |
|
|
|
|
|
| KEMENAG KOTA SOLOK | MAMI HOTEL | PT. POS INDONESIA | SLB 01. KOTA SOLOK |
(DOWNLOAD LAPORAN IPK) (DOWNLOAD LAPORAN IPP) (DOWNLOAD LAPORAN SKM)
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SOLOK
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.