-
- Aspek Hukum Putusan Izin Poligami Oleh : M. Khusnul Khuluq Hakim (7/2)
- Diorama Tebing Curam Kekerasan Seksual Child Grooming Dalam Kemasan Ikatan Bathin Kekeluargaan Oleh: Assyafiq Anugrah Putra, S.H (7/2)
- Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad(Analisis Substantif dan Analisis Kemaslahatan) Oleh : Adeng Septi Irawan, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. (7/2)
- Mengapresiasi Narasi Politis (Oknum) Pengadil Oleh: H. Asmui Syarkowi (7/2)
- Penegakan Hukum yang Berkeadilan Oleh : M. Khusnul Khuluq (7/2)
- Korupsi Menurut Al-Qur'an Oleh : Mulyadi, Lc., M.H.I. (7/2))
- Pengumuman Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ilmiah
- Pengumuman Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'yah Kelas IA Tahun 2023
- Rekapitulasi Rapor Penanganan Perkara Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Beradasarkan SIPP Periode 6 Januari 2023 sampai 27 Januari 2023
- Penyampaian Usulan Promosi Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Secara Online di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
| KOLABORASI INOVASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA SOLOK | |||
|
|
|
|
|
| DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK |
DISDUKCAPIL KAB. SOLOK |
DISDUKCAPIL KOTA SOLOK | DP3A KOTA SOLOK |
|
|
|
|
|
| KEMENAG KOTA SOLOK | MAMI HOTEL | PT. POS INDONESIA | SLB 01. KOTA SOLOK |
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SOLOK
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.