-
- (Kebiasaan) Menulis dan (Profesi) Hakim Oleh: H. Asmui Syarkowi (24/3)
- Menilik Sejarah Kewajiban Puasa Ramadhan Oleh Dr. Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I. (24/3)
- Halal - Haram Politik Uang Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI (17/3)
- Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan
- Rumah Besar Sang Hakim (Sebuah Refleksi) Oleh: H. Asmui Syarkowi (15/3)
- Pengisian Data Permohonan Mutasi
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode Bulan Februari s/d Maret 2023
- Referensi Data Aplikasi Biaya Mutasi
- Referensi Data Aplikasi Biaya Mutasi (Zoom Meeting)
- Sosialisasi data Falakiyah
| KOLABORASI INOVASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA SOLOK | |||
|
|
|
|
|
| DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK |
DISDUKCAPIL KAB. SOLOK |
DISDUKCAPIL KOTA SOLOK | DP3A KOTA SOLOK |
|
|
|
|
|
| KEMENAG KOTA SOLOK | MAMI HOTEL | PT. POS INDONESIA | SLB 01. KOTA SOLOK |
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SOLOK
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.