-
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1451/DJA/HM.02.3/SK/9/2023 Tentang Penonaktifan Aplikasi Backup SIKEP (ABS) dan Pemanfaatan Data SIKEP Dalam SIMTEPA (12/9)
- Undangan Rapat Koordinasi Panitera dan Sekretaris Tingkat Banding
- Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Pengguna Atas Layanan SIPP, E-Court dan SPPT-TI
- Revisi Permintaan Dokumen Sumber Saldo RPL
- Undangan Pembinaan dan Sosialisasi Juknis Pengelolaan Data Tenaga Teknis Peradilan Agama
- Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Zona 5 tanggal 7 September Tahun 2023
- Dinamika Hukum Keluarga Masa Pra Kenabian Hingga Era Kenabian Oleh : Dr. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (7/9)
- Polemik Sengketa Kewenangan Penetapan Tersangka Perkara Koneksitas Oleh : Azalia Purbayanti Sabana, S.H., M.H. (07/09)
- Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Secara Daring
- Urgensi Aktualisasi Diri Dalam Kehidupan Urgensi Aktualisasi Diri Dalam Kehidupan Oleh: H. Asmui Syarkowi
| KOLABORASI INOVASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA SOLOK | |||
|
|
|
|
|
| DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK |
DISDUKCAPIL KAB. SOLOK |
DISDUKCAPIL KOTA SOLOK | DP3A KOTA SOLOK |
|
|
|
|
|
| KEMENAG KOTA SOLOK | MAMI HOTEL | PT. POS INDONESIA | SLB 01. KOTA SOLOK |
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SOLOK
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.