-
- Penayangan Media Informasi dengan Bahasa Daerah
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 07 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022
- Perubahan Nomor Kontak Whatsapp Penyampaian Keluhan dan Pengaduan
- Rekonstruksi Teknis Penyelesaian Kewarisan Munasakhat Di Pengadilan Agama Oleh : Erfani Aljan Abdullah, S.H.I., M.E.Sy. (17/11)
- Undangan Mengikuti Kuliah Secara Daring/Online
- Data Kebutuhan Akta Cerai Tahun 2023
- Izin Nikah dan Kreativitas Hakim Oleh: H. Asmui Syarkowi (14/11)
- Penyampaian Usulan Promosi Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama
- Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO)
- Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah Oleh : Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. (7/11)
| KOLABORASI INOVASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA SOLOK | |||
|
|
|
|
|
| DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK |
DISDUKCAPIL KAB. SOLOK |
DISDUKCAPIL KOTA SOLOK | DP3A KOTA SOLOK |
|
|
|
|
|
| KEMENAG KOTA SOLOK | MAMI HOTEL | PT. POS INDONESIA | SLB 01. KOTA SOLOK |
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SOLOK
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.