-
- Penyesuaian Anggaran Kegiatan Surveilance APM Tahun 2022
- Realisasi Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2022
- Undangan Mengikuti Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman
- Dilema Wanita Menerima Pinangan dalam Pinangan Orang Lain, Bagaimana Hukumnya? Oleh : Faishal Ahmad Romadhani (28/9)
- Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan Oleh : M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (28/9)
- Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Oleh : Drs.H. Asmui Syarkowi, M.H. (28/9)
- Temuan Hasil Inspeksi Mendadak
- Laporan Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)
- Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO)
- Pendampingan Akurasi Data Keuangan Perkara Secara Nasional
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SOLOK
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.