LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
| Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Pengadilan Agama Solok | ||
|---|---|---|
|
Laporan Tahunan atau sekarang lebih dikenal dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup Laporan Keuangan, Kegiatan dan Prestasi akan kinerja Pengadilan Agama Solok selama satu tahun. Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Solok meliputi:
Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan disusun dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja lingkup Pengadilan Agama Solok. Berikut Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Solok : |
||
| |
||
| PROGRAM KERJA | |||
|---|---|---|---|
| No | Uraian | ||
| 1 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 | Unduh / Lihat | Dokumen Lengkap telah dikirimkan dilaporkan Pada Tanggal 02 Januari 2024 |
| 2 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | ||
| 3 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 | ||
| 4 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 | ||
| 5 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 | ||
| 6 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 | ||
| 6 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 | ||
| 7 | Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 | ||
Laporan tahunan ( Laporan Pelaksanaan Kegiatan) ini disusun dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja lingkup Pengadilan Agama Solok.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.