-
- Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO)
- Update Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.3.0 dan Aplikasi e-Terpadu Versi.3.0.0
- Pemanggilan Peserta Sosialisasi Informasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan di Qatar Secara Daring
- Amanat Penting Sang Ketua Oleh : H. Asmui Syarkowi (6/6)
- Di Balik Kelahiran TPRH Oleh : H. Asmui Syarkowi (6/6)
- Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2023 (6/6)
- Koreksi Persyaratan Kualifikasi Calon Peserta Uji Kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) Secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Kelas IB Tahun 2023
- Penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2023
- Peradilan Sulaiman dan Relevansinya Bagi Hakim PA Oleh : H. Asmui Syarkowi (6/6)
- Persidangan Yang Panas Oleh : H. Asmui Syarkowi (6/6)
| KOLABORASI INOVASI LAYANAN PENGADILAN AGAMA SOLOK | |||
|
|
|
|
|
| DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK |
DISDUKCAPIL KAB. SOLOK |
DISDUKCAPIL KOTA SOLOK | DP3A KOTA SOLOK |
|
|
|
|
|
| KEMENAG KOTA SOLOK | MAMI HOTEL | PT. POS INDONESIA | SLB 01. KOTA SOLOK |
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SOLOK
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.