logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang di Pengadilan Agama Solok ini merupakan website resmi milik Pengadilan Agama Solok yang berisikan informasi dan berita kegiatan seputar Pengadilan Agama Solok. Manfaatkan layanan informasi online kami melalui portal yang telah kami sediakan ini. terima kasihnyamanannya. Telusuri Perkara
Pengadilan Agama Solok Meraih Predikat "A Excellent' Bertempat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan Tanggal 13 Juli 2018 Pengadilan Agama Solok mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang di serahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara, kepada Ketua Pengadilan Agama Solok yang dalam hal ini diwakili oleh Assesor Internal PA Solok Nursal, S.Ag.,M.Sy
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama. maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.5-5), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Hati-hati terhadap tindakan penipuan Hati-hati terhadap tindakan penipuan yang mengatas-namakan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya maupun Pengadilan Agama Solok pada khususnya. Laporkan segala tindak penipuan ke https://siwas.mahkamahagung.go.id atau laporan anda dapat juga melalui SMS Center Pengadilan Agama Solok. Kunjungi

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Daftar Perkara
  • Anda Dapat Dengan Mudah
  • Mendaftarkan Perkara
  • di Pengadilan Agama Solok
  • Selain Sederhana
  • Juga Cepat
Lihat Jam Pelayanan
Panggilan Sidang
  • Setelah Perkara Anda Terdaftar
  • Anda Akan Dipanggil Oleh Jurusita
  • Ke Alamat Yang Anda Cantumkan
  • Di Gugatan/Permohonan
  • Begitu Juga Pihak Yang Anda Gugat [jika gugatan]
Selengkapnya
Jadwal Sidang
  • Lihat jadwal sidang
  • anda melalui
  • Jadwal sidang Online
  • agar lebih tepat
  • dan pasti
Lihat Jadwal Sidang
Cek Putusan
  • Jika Perkara Anda Telah Diputus
  • Anda Akan Diberikan Salinan Putusan/Penetapan
  • Yang Juga Dapat Anda Akses Melalui
  • Portal Direktori Putusan
  • Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hitung Langsung

Whistleblowing System.?

APA ITU WHISTLEBLOWING ? adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Badan Pengawasan hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Lanjut

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIMARI-Terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini meneraplan “single sign in” sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus. Ketua MA mengatakan, SIMARI sangat diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. SIMARI-Terintegrasi perlu dibangun, menurut Ketua MA, lantaran sejak lembaga peradilan berada dalam satu atap di bawah MA pada tahun 2005, masing-masing satker dan pengadilan mengembangkan aplikasi maupun sistem informasi sendiri-sendiri. “Di satu sisi sangat positif dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat namun di sisi lain hal negatifnya adalah tidak efisien dan tidak efektif,” tandasnya.

Lanjut

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang hal tersbut pada pokok surat serta telah dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, bersama ini diharapkan masing-masing satuan kerja melengkapi data kepegawaian yang dibutuhkan dalam Aplikasi SIKEP tersebut.

Lanjut

Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tersedia informasi tentang perkara yang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Database diperbaharui secara berkala dan mencakup perkara yang telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009. Oleh karena database secara berkala terus diperbarui, maka hasil pencarian dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Penggunaan informasi yang diperoleh melalui Fasilitas Pencarian Sebelum mengandalkan informasi dalam database untuk tujuan lainnya, pengguna harus hati-hati mengevaluasi akurasi, mata uang, kelengkapan dan relevansi dengan tujuan yang akan digunakan. Perlu dicatat bahwa, dalam kaitannya dengan perkara, informasi yang tampil bukanlah catatan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Web) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan diterbitkannya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama. maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.5-5), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini..

Lanjut

Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menciptakan Good Govermance merupakan impian semua pihak agar terciptanya kesejahteraan dan kestabilan. Diantara syarat pemerintah yang baik adalah responsiveness (cepat tanggap), transparansi penegarakan hukum, berpartisipasi, efektif dan efisien. Syarat-syarat itulah saat ini sedang digalakan Mahkamah Agung RI. Tak hanya itu, keterbukaan informasi publik, peningkatan pelayanan, serta terus meningkatkan performa dan kapabilitas dalam reformasi birokrasi juga sedang dan terus dilakukan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. Salam satu yang dilakukan Mahkamah Agung adalah menciptakan system aplikasi terpadu yang disebut dengan KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional). KOMDANAS merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data asset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi.

Lanjut

Fokus Pengumuman

  • klik untuk melihat

Berita Terkini

Articles

Kode Etik Panitera, Jurusita

KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA
KETENTUAN UMUM
Pengertian
PASAL 1

  1. Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan Jurusita ialah aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan.
  2. Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Rl yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
  3. Yang dimaksud dengan Jurusita ialah Jurusita dan Jurusita Pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Rl yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
  4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang wajib di junjung tinggi oleh Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  5. Organisasi IPASPI adalah Organisasi Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia
  6. Panitera dan Jurusita berada di bawah organisasi IPASPI.

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

Kode etik Panitera dan Jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jurusita   yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
PASAL 3

  1. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
  2. Panitera wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan.
  3. Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.
  4. Panitera dan Jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa.
  5. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.
  6. Jurusita dilarang mewakilkan kepada siapapun penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM PERSIDANGAN
PASAL 4

  1. Panitera wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
  2. Panitera wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.
  3. Panitera dilarang mengaktifkan hand phone/telepon selular selama persidangan berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2)
  4. Panitera dilarang mengantuk/tidur selama persidangan berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2)

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA Dl LUAR PERSIDANGAN
PASAL 5

  1. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang. (jo. Pasal 36 UU No. 49 Tahun 2009)
  2. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan membehkan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim.
  3. Panitera dilarang membawa berkas perkara ke luar kantor kecuali atas izin Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.
  4. Panitera dan Jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM KEDINASAN
PASAL 6

  1. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
  3. Panitera sebagai Pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugasnya wajib memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi peiaksanaan tugas.
  4. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran peiaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan Jurusita wajib mentaati dan meningkatkan 3 (tiga) tertib yaitu:
  • a. Tertib Administrasi
  • b. Tertib Perkantoran
  • c. Tertib Jam Kerja

SIKAP TERHADAP SESAMA
PASAL 7

  1. Panitera dan Jurusita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang  baik  antara   sesama   pejabat  kepaniteraan  dan   pejabat  peradilan lainnya.
  2. Panitera dan Jurusita wajib memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan.
  3. Panitera dan Jurusita wajib memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan, berjiwa kesatria dan bertanggung jawab.

SIKAP TERHADAP BAWAHAN
PASAL 8

  1. Panitera   wajib   memiliki   sifat  kepemimpinan,   memberikan   keteladanan dengan lugas dan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
  2. Panitera wajib membina/membimbing bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA Dl LUAR KEDINASAN
PASAL 9

  1. Panitera   dan   Jurusita   wajib   menjaga   kerukunan,   keharmonisan   dan keutuhan rumah tangga.
  2. Panitera dan Jurusita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

SANKSI
PASAL 10

  1. Kode Etik ini mengikat secara hukum kepada Panitera dan Jurusita di lingkungan Mahkamah Agung Rl dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
  2. Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil terlebih dahulu diberi hak membela diri dihadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

DEWAN KEHORMATAN PANITERA DAN JURUSITA
PASAL 11

Susunan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

1. 1 (satu) orang Pejabat dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
2. 1 (satu) orang Pejabat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl.
3. 2 (dua) orang Pengurus IPASPI Pusat.
4. 1 (satu) orang Pengurus IPASPI Daerah.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN
PASAL 12

1.   Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita mempunyai tugas :

a.   Mempelajari hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
b.    Mendengar dan memperhatikan pembelaan  atas  diri  Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman.

2.   Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita berwenang:

a.   Memanggil   Panitera  dan Jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman.
b.   Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil sidang majelis kehormatan Panitera dan Jurusita.

PENUTUP
PASAL 13

Kode Etik ini dinyatakan sah dan mengikat kepada seluruh Panitera dan Jurusita pada Mahkamah Agung Rl dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 25 Juli 2013

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DR. H. M. HATTA ALI, SH. MH.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2016 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas