logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang di Pengadilan Agama Solok ini merupakan website resmi milik Pengadilan Agama Solok yang berisikan informasi dan berita kegiatan seputar Pengadilan Agama Solok. Manfaatkan layanan informasi online kami melalui portal yang telah kami sediakan ini. terima kasihnyamanannya. Telusuri Perkara
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Solok Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama Solok bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama Solok dengan alamat www.pa-solok.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama. maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.5-5), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Hati-hati terhadap tindakan penipuan Hati-hati terhadap tindakan penipuan yang mengatas-namakan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya maupun Pengadilan Agama Solok pada khususnya. Laporkan segala tindak penipuan ke https://siwas.mahkamahagung.go.id atau laporan anda dapat juga melalui SMS Center Pengadilan Agama Solok. Kunjungi

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Daftar Perkara
  • Anda Dapat Dengan Mudah
  • Mendaftarkan Perkara
  • di Pengadilan Agama Solok
  • Selain Sederhana
  • Juga Cepat
Lihat Jam Pelayanan
Panggilan Sidang
  • Setelah Perkara Anda Terdaftar
  • Anda Akan Dipanggil Oleh Jurusita
  • Ke Alamat Yang Anda Cantumkan
  • Di Gugatan/Permohonan
  • Begitu Juga Pihak Yang Anda Gugat [jika gugatan]
Selengkapnya
Jadwal Sidang
  • Lihat jadwal sidang
  • anda melalui
  • Jadwal sidang Online
  • agar lebih tepat
  • dan pasti
Lihat Jadwal Sidang
Cek Putusan
  • Jika Perkara Anda Telah Diputus
  • Anda Akan Diberikan Salinan Putusan/Penetapan
  • Yang Juga Dapat Anda Akses Melalui
  • Portal Direktori Putusan
  • Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hitung Langsung

Whistleblowing System.?

APA ITU WHISTLEBLOWING ? adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Badan Pengawasan hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Lanjut

Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIMARI-Terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini meneraplan “single sign in” sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus. Ketua MA mengatakan, SIMARI sangat diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. SIMARI-Terintegrasi perlu dibangun, menurut Ketua MA, lantaran sejak lembaga peradilan berada dalam satu atap di bawah MA pada tahun 2005, masing-masing satker dan pengadilan mengembangkan aplikasi maupun sistem informasi sendiri-sendiri. “Di satu sisi sangat positif dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat namun di sisi lain hal negatifnya adalah tidak efisien dan tidak efektif,” tandasnya.

Lanjut

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang hal tersbut pada pokok surat serta telah dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, bersama ini diharapkan masing-masing satuan kerja melengkapi data kepegawaian yang dibutuhkan dalam Aplikasi SIKEP tersebut.

Lanjut

Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tersedia informasi tentang perkara yang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Database diperbaharui secara berkala dan mencakup perkara yang telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009. Oleh karena database secara berkala terus diperbarui, maka hasil pencarian dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Penggunaan informasi yang diperoleh melalui Fasilitas Pencarian Sebelum mengandalkan informasi dalam database untuk tujuan lainnya, pengguna harus hati-hati mengevaluasi akurasi, mata uang, kelengkapan dan relevansi dengan tujuan yang akan digunakan. Perlu dicatat bahwa, dalam kaitannya dengan perkara, informasi yang tampil bukanlah catatan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Web) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan diterbitkannya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama. maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.5-5), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini..

Lanjut

Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menciptakan Good Govermance merupakan impian semua pihak agar terciptanya kesejahteraan dan kestabilan. Diantara syarat pemerintah yang baik adalah responsiveness (cepat tanggap), transparansi penegarakan hukum, berpartisipasi, efektif dan efisien. Syarat-syarat itulah saat ini sedang digalakan Mahkamah Agung RI. Tak hanya itu, keterbukaan informasi publik, peningkatan pelayanan, serta terus meningkatkan performa dan kapabilitas dalam reformasi birokrasi juga sedang dan terus dilakukan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung. Salam satu yang dilakukan Mahkamah Agung adalah menciptakan system aplikasi terpadu yang disebut dengan KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional). KOMDANAS merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data asset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi.

Lanjut

Fokus Pengumuman

  • klik untuk melihat

Berita Terkini

Articles

Prosedur Kasasi

Upaya Kasasi

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi:

1.       Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

2.       Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

3.       Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

4.       Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

5.       Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

6.       Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

7.       Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

8.       Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

 

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Adapun untuk Proses Penyelesaian perkaranya :

1.      Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.

2.       Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.

3.      Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.

4.       Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut

5.       Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

6.       Majelis Hakim Agung memutus perkara.

7.       Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

 

Catatan :

Pengadilan Agama Tingkat Pertama akan memberitahukan isi putusan kepada para pihak, dan para pihak dapat mengambil salinan putusan setelah menerima pemberitahuan.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2016 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas