Pengadilan Agama Solok Gelar Tenis Eksekutif dan Lomba 17-an Dalam Rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74
dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke 74
Serba Serbi Lomba memperingati HUT RI Ke-74 PA Solok
Solok kota (Humas)
Pengadilan Agama Solok turut memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke 74 dengan mengadakan tenis eksekutif dan lomba 17-an. (16/08/2019). Acara yang dihelat di parkir barat Gedung Pengadilan Agama Solok ini diikuti oleh Pimpinan, Hakim, Aparatur Sipil Negara, Karyawan Honorer, Dharmayukti Karini serta Mahasiswa/i PPL dari IAIN Batusangkar.
Ketua Panitia Perayaan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung RI, Erathoni Agung SH menyampaikan kegiatan ini selain dimaksudkan untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung RI, ditujukan juga untuk sejenak melepas "rangkik-rangkik" badan setelah dihadapkan dengan rutinitas kerja keseharian serta sarana memperkuat kebersamaan satu hati satu rasa diantara keluarga besar Pengadilan Agama Solok.
Tenis Eksekutif yang diikuti oleh delapan peserta dan dilaksanakan dalam tiga babak ini berjalan sengit dan menegangkan di bawah riuh sorakan para suporter. Bahkan, Ketua Pengadilan Agama Solok, Dr. Muhammad Fauzan yang baru kali ini mencicipi tenis eksekutif, terlihat "mencandu" dan spontan bersorak "bulan depan kita eksekutif lagi, hadiah dari saya".
Tenis eksekutif ini kemudian dipuncaki oleh Erathoni Agung, SH dengan total poin 16. Panitera PA Solok, Yosmedi, SH harus puas berada pada posisi kedua dengan total poin 14. Sementara Ibnal Fauzi, S. HI meraih peringkat ketiga dengan total poin 14.
Sementara perlombaan 17-an seperti : lomba pacu karung, lomba makan kerupuk, lomba pacu sendok dan lomba memasukkan paku ke dalam botol juga tak kalah serunya, peserta dengan semangat sportivitas yang tinggi saling berpacu untuk menjadi yang terbaik. (EA)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.