HARI INI, KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK LANTIK WAKIL KETUA DAN PANITERA PENGGANTI
SOLOK KOTA | HUMAS
Ketua Pengadilan Agama Solok, Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., siang ini, (26/08), memimpin acara pengambilan sumpah jabatan dan melantik Pimpinan Pengadilan serta Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Solok. Acara digelar di Aula Pengadilan Agama Solok, Jln. Kapten Bahar Hamid, Kota Solok dengan mengacu sepenuhnya kepada protokoler kesehatan penanganan pandemi Covid-19.
Pejabat yang dilantik, Zulkifli Firdaus, S.H.I., sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok. Zulkifli mendapatkan kenaikan jabatan dari jabatan sebelumnya sebagai Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I.B. Turut dilantik, Len Yurni, S.E., S.H., dari jabatan Analis Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pengadilan Agama Padang Panjang Kelas II sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Solok.
Di kesempatan perkenalan singkatnya, Zulkifli menyebutkan bangga bisa bergabung dengan jajaran hebat Pengadilan Agama Solok yang dikenal memiliki tradisi Juara Hebat dan Berprestasi. "Mohon dukungan serta kerjasama semua jajaran Pengadilan Agama Solok agar kami bisa mengemban amanah ini dengan baik. Tanpa kerjasama yang baik, mustahil semua yang kita inginkan bisa tercapai", ujar Zulkifli.
Dalam kesempatan yang sama, Len Yurni menuturkan mohon dapat diterima sebagai bahagian dari keluarga besar Pengadilan Agama Solok. Sebagai Panitera Pengganti baru ia juga meminta petunjuk dan bimbingan agar dapat mengemban tugas dengan baik nantinya. "Kami mohon dapat diterima dengan baik sebagai keluarga baru Pengadilan Agama Solok dan mohon dapat diberikan petunjuk dan bimbingan demi kelancaran tugas sebagai Panitera Pengganti", pinta isteri tercinta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I.B, Supardi, S.H., M.H., ini.
Ketua Pengadilan Agama Solok dalam amanatnya menyampaikan kepada pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan maksimal sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan pengadilan diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik, mengorganisir, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur organisasi. Panitera Pengganti yang baru diharapkan juga dapat memberikan kekuatan baru dan semangat baru di kepaniteraan.
"Diharapkan kepada pejabat yang baru dilantik secepatnya dapat menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Pengadilan Agama Solok. Kita memiliki prestasi di tingkat nasional dan Pengadilan Agama terbaik di Sumatera Barat. Capaian prestasi ini adalah berkah dari ikhtiar maksimal yang telah kita berikan. Kita berkomitmen bagaimana bisa mempersembahkan kinerja terbaik, menghadirkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat", ujar Ketua Zulfa lugas.
Lebih lanjut, Ketua mengingatkan kepada semua jajaran aparatur Pengadilan Agama Solok untuk terus mengobarkan semangat dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Berintegritas berarti kita harus membangun sistem, membangun manusia, merubah mind set dan culture set. Mari kita refresh niat, kobarkan semangat bahwa kita siap mempersembahkan kinerja terbaik. Menghadirkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasakan keberadaan Pengadilan Agama Solok di tengah-tengah masyarakat hingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang kita cintai ini", ujar Zulfa menyemangati jajarannya.
Turut hadir dalam pelantikan ini, Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Ketua Pengadilan Negeri Solok dan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru. EA
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.